METROHEADLINE.NET, Jakarta, 3 Agustus 2026 – Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Indonesian Future of Public Administration in the Era of Disruption and Poverty Reduction” di Gedung Grha Makarti Bhakti Nagari, Jakarta, Senin (3/8/2026). Forum ini menjadi wadah diskusi strategis bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan arah baru administrasi publik Indonesia dalam menghadapi perubahan global sekaligus memperkuat upaya pengurangan kemiskinan.
Seminar dibuka oleh Kepala LAN RI Muhammad Taufiq dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Sejumlah pakar administrasi publik dari dalam dan luar negeri turut menjadi pembicara, di antaranya Guru Besar Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Agus Pramusinto, Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Dr. Eko Prasojo, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, akademisi asal Filipina Prof. Alex Brillantes, serta Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Prof. Dr. R. Luki Karunia.
Dalam pemaparannya, Prof. M.R. Khairul Muluk menegaskan bahwa administrasi publik merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Menurutnya, sejak reformasi, administrasi publik bersama ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan ilmu hukum menjadi empat pilar penting yang menopang tata kelola negara.
Ia menjelaskan bahwa tantangan global terus berkembang dengan sangat cepat. Dunia kini telah memasuki era PUMO (Polarized, Unthinkable, Metamorphic, Overheated), yang ditandai oleh meningkatnya polarisasi, perubahan yang sulit diprediksi, transformasi yang berlangsung sangat cepat, serta kompleksitas persoalan global yang semakin tinggi.
Prof. Khairul juga menilai pendidikan administrasi publik perlu melakukan transformasi agar mampu menjawab kebutuhan zaman. Kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, perubahan dunia kerja, serta tantangan pemerintahan modern sehingga mampu melahirkan sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif.
Ia menambahkan bahwa konsep kemiskinan saat ini tidak lagi terbatas pada jumlah masyarakat miskin, tetapi juga mencakup kelompok rentan miskin yang berpotensi jatuh ke dalam kemiskinan akibat krisis ekonomi, bencana, maupun gejolak global. Karena itu, kebijakan publik harus dirancang untuk meningkatkan daya tahan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas birokrasi dalam menghadapi berbagai risiko.
Sementara itu, Prof. Eko Prasojo menekankan pentingnya membangun budaya kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup hanya melalui perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga harus diperkuat dengan penerapan sistem merit, integritas aparatur, komunikasi yang efektif, serta kesamaan nilai di lingkungan birokrasi.
Ia menilai penerapan digital governance, penguatan sistem pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) akan menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi Indonesia yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. R. Luki Karunia, menjelaskan bahwa pendidikan vokasi memiliki kontribusi penting dalam menyiapkan aparatur sipil negara yang mampu menghadirkan layanan publik yang cepat, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik STIA LAN Jakarta diarahkan untuk mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan melalui berbagai inovasi pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan UMKM, pengembangan koperasi desa, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian terapan.
Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Agus Pramusinto, turut menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan publik memerlukan kolaborasi lintas sektor. Isu kemiskinan, pendidikan, stunting, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat, keluarga, dunia usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan.
Melalui penyelenggaraan seminar nasional ini, LAN RI berharap lahir berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat transformasi administrasi publik Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan global, mempercepat reformasi birokrasi berbasis meritokrasi dan digitalisasi, serta menghasilkan kebijakan publik yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
