Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, Giyanto, S.IP., M.Si., bersama masyarakat saat sosialisasi P5HAM
METROHEADLINE.NET , Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penghormatan, perlindungan, terutama, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM).
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat yang mengangkat tema “Peran Aktif Masyarakat dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM)” di Puri Mega Hotel, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).
Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha, Giyanto, S.IP., M.Si., mengatakan bahwa masyarakat memiliki posisi strategi sebagai mitra pemerintah dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.
Menurutnya, kehadiran Kementerian HAM merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Sejalan dengan Asta Cita Presiden, nilai-nilai HAM harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan hanya dipahami sebagai isu pelanggaran atau kekerasan.
Hak asasi manusia melekat pada setiap orang sejak lahir. Hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, bekerja, beribadah, menyampaikan pendapat, hingga memperoleh rasa aman merupakan hak dasar yang wajib dihormati oleh semua pihak, ujar Giyanto, saat ditemui wartawan, Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan, tugas Kementerian HAM tidak hanya menyusun kebijakan dan mengawal regulasi agar berperspektif HAM, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat sebagai penggerak sekaligus pengawas agar nilai-nilai HAM dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kesempatan tersebut, Giyanto juga mengajak peserta untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, masyarakat dapat ikut aktif mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah agar tepat sasaran, seperti program pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat.
“Jangan sampai bantuan yang seharusnya diterima oleh warga yang benar-benar dibutuhkan justru diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Pemberian peran masyarakat sangat penting untuk mengawal agar keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai pendidikan HAM harus dimulai sejak dini. Penanaman nilai kesetaraan, toleransi, saling menghormati, dan anti diskriminasi kepada anak-anak diyakini mampu menciptakan generasi yang menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, kondisi fisik, maupun latar belakang sosial ekonomi.
“Kalau sejak kecil anak-anak memahami hak asasi manusia, mereka tidak akan mudah melakukan perundungan, diskriminasi, ataupun tindakan yang merugikan orang lain. Mereka akan tumbuh dengan rasa empati, kasih sayang, dan menghormati sesama,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa Indonesia yang harus dijaga bersama. Dengan memahami nilai-nilai HAM, masyarakat diharapkan mampu memperkuat persatuan di tengah kemajemukan bangsa serta mencegah berbagai bentuk konflik sosial.
Selain itu, Giyanto mengingatkan bahwa penghormatan terhadap hak orang lain juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjaga kenyamanan lingkungan, menghormati hak tetangga untuk beristirahat, serta membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
Melalui kegiatan penguatan kapasitas ini, Kementerian HAM berharap lahir kader-kader masyarakat yang mampu menjadi fasilitator, edukator, sekaligus penggerak dalam menyebarkan nilai-nilai hak asasi manusia di wilayah masing-masing.
Dengan semakin luasnya pemahaman masyarakat mengenai HAM, pemerintah optimistis budaya saling menghormati, menjunjung tinggi martabat manusia, serta memperkuat persatuan dan keadilan sosial akan semakin mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.***
