Metroheadline.net, Jakarta – Di tengah dinamika dan polemik politik dalam negeri yang semakin kompleks, pengurus Partai Damai Sejahtera Pembaharuan (PDSP) sekaligus anggota Mahkamah Partai Damai Sejahtera dan Ketua LBH Simbisa Nusantara, Paulus Tarigan, menyampaikan pandangannya mengenai kondisi bangsa saat ini serta sejumlah program pemerintah yang menjadi sorotan publik.
Menurut Paulus Tarigan, pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, perlu lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat yang sesungguhnya.
Ia menilai bahwa laporan yang disampaikan oleh jajaran di bawah pemerintah sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang dihadapi rakyat.
“Presiden perlu melihat sendiri keadaan masyarakat di berbagai daerah. Jangan hanya menerima laporan bahwa semuanya baik-baik saja, karena faktanya masih banyak persoalan yang dirasakan rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu, 21 Juni 2026.
Paulus menyoroti meningkatnya kekecewaan sebagian masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, berbagai kritik yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebagai anggota Mahkamah PDSP ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendorong pemerintah agar terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus mengelola negeri ini dengan baik, benar, bermartabat, dan jujur. Pemerintah harus hadir untuk mendengar dan memahami langsung penderitaan serta harapan rakyat di seluruh pelosok Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Paulus menekankan pentingnya pengawasan terhadap kinerja seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk aparat penegak hukum.
Berdasarkan pengalaman pendampingan hukum yang dilakukan LBH Simbisa Nusantara, ia mengaku masih menemukan sejumlah kendala dalam proses penegakan hukum, mulai dari lambannya penanganan perkara hingga adanya dugaan ketidaktepatan dalam penerapan aspek hukum pada beberapa kasus.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus terjaga.
Paulus juga mendorong Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan DPR RI serta seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan solusi atas berbagai persoalan bangsa.
Ia juga menilai bahwa fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada penguatan ekonomi nasional, stabilitas nilai rupiah, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
“Upaya mengurangi kemiskinan harus diwujudkan melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan penguatan ekonomi masyarakat. Setiap program pemerintah perlu dievaluasi secara objektif agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat dan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi kesejahteraan bangsa,” tutup Paulus Tarigan.(dm)
