Jakarta, Metroheadline.net – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat menggelar diskusi publik bertajuk “Kuasa dan Kekerasan: Menyingkap Impunitas, Penuhi Hak Warga” pada Minggu (20/9/2026). Diskusi ini menyoroti masih berulangnya kekerasan negara dan praktik impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan “September Hitam” ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya pengamat publik dan kekuasaan Ray Rangkuti, aktivis KontraS Virninda La Ode Achmad, akademisi hukum Alfa Rizki Fazari, serta peneliti Amnesty International Michelle Nathaniel Dionysius. Diskusi dipandu oleh Presidium GermaS PMKRI Jakarta Pusat, Alex Yandrino Ngai Tani, selaku moderator.
Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Jonianus Taek, menegaskan momentum September Hitam bukan sekadar seremonial tahunan untuk mengenang kelamnya pelanggaran HAM di masa lalu. Lebih dari itu, agenda ini menjadi instrumen kritis dalam mengevaluasi relasi kuasa saat ini.
”September Hitam adalah akumulasi dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM, mulai dari pembunuhan Munir pada 2004, Tragedi Tanjung Priok 1984, hingga Aksi Reformasi Dikorupsi. Namun, momentum ini bukan sekadar peringatan, melainkan dasar untuk melihat bagaimana kekerasan negara dan relasi kuasa masih terus berulang hingga saat ini,” tegas Jonianus dalam sambutannya.
Jonianus juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap gerakan sipil serta maraknya konflik agraria yang dinilai membatasi ruang hidup masyarakat dan kebebasan berpendapat. Menurutnya, praktik impunitas masih kerap memanjakan para pelaku pelanggaran HAM. Salah satu indikator yang disinggung adalah putusan Pengadilan Tinggi Militer yang mengembalikan jabatan oknum aparat pelaku kekerasan.
Ia menambahkan, dalam pandangan PMKRI, kemanusiaan merupakan imago Dei (gambaran Tuhan). Oleh karena itu, hak untuk hidup dan kebebasan berpendapat merupakan hak mutlak yang wajib dilindungi oleh negara.
”Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin serta melindungi hak-hak tersebut, bukan justru menggunakan instrumen kekuasaannya untuk menindas masyarakat,” imbuhnya.
Melalui diskusi publik ini, PMKRI Cabang Jakarta Pusat berharap dapat membedah akar persoalan impunitas dan relasi kuasa yang represif secara komprehensif, sekaligus mendesak pemerintah untuk hadir secara nyata dalam memenuhi serta menjamin hak-hak dasar warga negara.
