Fotol: Aksi unjuk rasa oleh PMBB didepan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2026)
METROHEADLINE.NET, Jakarta – Temuan uang tunai senilai Rp1,5 miliar dalam rangkaian pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi perhatian serius Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB).
Organisasi tersebut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mengungkap asal-usul uang, menelusuri aliran dananya, serta menetapkan tersangka apabila penyidik telah memperoleh kecukupan alat bukti.
Ketua PMBB sekaligus Koordinator Aksi, Oman Rohman Pribadi (OPRI), menyampaikan sikap tersebut seusai mendatangi Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2026).
Menurut Oman, temuan uang dalam jumlah besar tentu menimbulkan pertanyaan publik mengenai siapa pemilik, penerima manfaat, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan keberadaan uang tersebut.
“Ini kan berangkat dari Rp1,5 miliar. Kalau kita berpikir, tentu ada orangnya. Bukan uang yang jatuh dari langit. Karena itu wajar masyarakat mempertanyakan, kenapa belum ditetapkan tersangka dan kenapa belum ditahan,” ujar Oman kepada wartawan.
Namun, Oman menegaskan desakan tersebut bukan berarti PMBB ingin mendahului proses hukum. Ia mengatakan, penetapan seseorang sebagai tersangka tetap harus berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.
“Jangan terburu-buru mengambil sikap terhadap orang yang baru diduga. Kita tidak bicara partai. Kita bicara oknum dan apa yang dilakukan. Siapa pun yang berdasarkan alat bukti terbukti terlibat, itulah yang harus diproses,” katanya.
PMBB: Jangan Ada Tebang Pilih
Oman menegaskan PMBB memberikan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah harus terus dijaga dengan proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan tidak pandang bulu.
“Kami percaya KPK akan melakukan tindakan tanpa tebang pilih. Jangan sampai ada kesan KPK masuk angin atau ada intervensi. Yang kami lihat sejauh ini normal-normal saja,” ujar Oman.
Ia juga menyinggung informasi yang berkembang mengenai kemungkinan KPK mempertimbangkan pemanggilan pihak tertentu. Menurutnya, PMBB telah mempertanyakan informasi tersebut kepada pihak KPK.
“Kalau informasi itu tidak benar, harus disampaikan. Jangan sampai informasi yang belum jelas ditelan mentah oleh publik sehingga kemudian berkembang isu macam-macam,” jelasnya.
Oman menilai masyarakat Kabupaten Bogor saat ini membutuhkan kepastian hukum. Terlebih, proses pengusutan tersebut telah menjadi perhatian publik.
“Ini soal waktu. Kami berharap kalau alat buktinya sudah cukup, segera ditetapkan tersangka. Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya,” tegasnya.
Usut Dugaan Pemotongan Insentif hingga Pengadaan Pendidikan
Dalam Pernyataan Sikap yang disampaikan pada 4 September 2026, PMBB meminta KPK tidak hanya melihat satu sisi perkara, tetapi mengusut seluruh rangkaian dugaan penyimpangan yang ditemukan.
PMBB mendorong penelusuran terhadap dugaan pemotongan upah pungut atau insentif pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Selain itu, PMBB meminta KPK mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Menurut PMBB, penyidikan perlu menelusuri asal-usul uang, aliran dana, penerima manfaat, pola transaksi, mekanisme pengumpulan dan pembagian dana, hingga pihak yang diduga mempunyai peran dalam rangkaian peristiwa tersebut.
“Tidak boleh ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi,” tegas PMBB.
PMBB juga mengecam setiap dugaan perampasan atau pengurangan hak finansial ASN maupun pegawai daerah apabila dilakukan secara tidak sah.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap dugaan penyimpangan anggaran pendidikan. PMBB menilai sektor pendidikan menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga setiap rupiah anggaran harus dipergunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Momentum Bersihkan Birokrasi Bogor
PMBB meminta Pemkab Bogor kooperatif dan tidak menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.
Menurut organisasi tersebut, pengusutan perkara ini seharusnya tidak hanya berujung pada proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki sistem birokrasi di Kabupaten Bogor.
Sejumlah langkah yang didorong PMBB antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengawasan internal, mencegah konflik kepentingan, memperketat pengawasan insentif atau upah pungut, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat sistem pencegahan korupsi.
“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada slogan. Harus ada perubahan sistem dan budaya kerja pemerintahan,” demikian sikap PMBB.
PMBB Akan Terus Kawal KPK
Oman memastikan PMBB akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut.
Ia kembali menegaskan bahwa pengawalan dilakukan bukan untuk menekan KPK agar menetapkan seseorang secara sembarangan, melainkan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas.
“Siapa pun yang terlibat, siapa pun itu, berdasarkan hasil pengembangan KPK dan alat bukti yang sah, harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada kaitannya dengan partai atau kelompok mana pun,” tegasnya.
PMBB juga menyerukan agar masyarakat Kabupaten Bogor ikut mengawal proses pemberantasan korupsi secara objektif dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
“Kami tetap semangat mengawal ini sampai ke akarnya. Kalau alat buktinya cukup, segera tetapkan tersangka. Usut tuntas sampai ke akar-akarnya,” pungkas Oman.
Dalam aksi tersebut, PMBB turut melibatkan sejumlah elemen masyarakat, yakni Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), LSM Pelita Pasundan, LSM Pakuan Padjadjaran, LSM PASI, dan Klinik Hukum 165.
PMBB menegaskan, tujuan akhir dari pengawalan tersebut bukan semata-mata penindakan, tetapi terciptanya Pemerintahan Kabupaten Bogor yang bersih, transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.(Red)***
