Foto: Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/9/2026)
METROHEADLINE.NET, Jakarta – Penanganan dugaan korupsi terkait Upah Pungut Pajak (UPP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta dugaan persoalan mutasi pejabat di Kabupaten Bogor terus mendapat sorotan masyarakat.
Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memberikan kepastian hukum terhadap perkara tersebut. Mereka meminta penyidik tidak ragu menetapkan tersangka apabila bukti yang dikantongi telah memenuhi ketentuan hukum.
Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/9/2026). Seratusan warga dan tokoh masyarakat Kabupaten Bogor turut ambil bagian dalam aksi tersebut.
Massa berasal dari berbagai wilayah Kabupaten Bogor, mulai dari Bogor Barat, Tengah, Utara, Timur hingga Selatan. Mereka tergabung dalam sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, di antaranya LSM Pelita Pasundan, LSM Pakuan Padjadjaran, LSM PASi, Klinik Hukum 165 dan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS).
Dalam aksinya, massa mempertanyakan belum adanya penetapan tersangka meski KPK telah melakukan sejumlah langkah penyidikan sejak perkara tersebut mencuat pada 19 Agustus 2026.
KPK sebelumnya telah melakukan penyitaan uang sekitar Rp1,5 miliar, memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor, melakukan gelar perkara serta menggeledah beberapa kantor pemerintahan, termasuk Bappenda, BKSDM dan Dinas Pendidikan.
Namun hingga Jumat (4/9/2026), KPK belum mengumumkan tersangka dan masih menggunakan Sprindik umum dalam proses penyidikan.
Ketua PMBB Oman Rohman Pribadi alias Opri menilai, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ia meminta KPK tidak memberikan kesan adanya perlakuan berbeda dalam penanganan perkara.
“Sampai hari ini belum ada tersangkanya. Ada apa ini? KPK jangan ragu-ragu, segera tetapkan tersangkanya. Termasuk jika bupati juga terbukti terlibat, harus ditindak. Hukum jangan hanya tumpul ke bawah. Jangan sampai KPK diisukan masuk angin dan diintervensi,” tegas Opri.
Menurutnya, masyarakat tidak mempersoalkan siapa yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka sepanjang keputusan tersebut berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.
“Yang kami minta adalah kepastian hukum dan keberanian KPK untuk menuntaskan perkara ini,” ujarnya.
Desakan serupa disampaikan Azet Basuni, perwakilan masyarakat Bogor Selatan. Dalam orasinya, Azet menyebut Kabupaten Bogor memiliki posisi strategis sehingga semestinya menjadi daerah yang memberikan contoh tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kabupaten Bogor ini halaman rumah Presiden RI Prabowo Subianto. Seharusnya bersih dari praktik tindak pidana korupsi. Jangan biarkan para koruptor tetap bergentayangan di Bumi Tegar Beriman. Sikat semua yang terlibat tanpa pandang bulu,” katanya.
Azet juga menyoroti dampak kasus tersebut terhadap kepercayaan masyarakat. Menurut dia, keresahan tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga sejumlah pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor.
Ia bahkan menyebut adanya ancaman menurunnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak jika penanganan perkara tersebut tidak segera memberikan kejelasan.
“Penyidik KPK harus segera tetapkan tersangka. Kalau belum, kami enggan membayar pajak. Ini fakta. Berdasarkan pengakuan sejumlah petugas pemungut pajak di tingkat desa, mereka mengaku selama ini juga dipotong upah pungutnya sebesar Rp50 ribu. Tidak ada penjelasan untuk apa pemotongan itu. Mereka juga bingung,” ungkap Azet.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi PMBB. Bagi massa, persoalan dugaan pemotongan upah pungut bukan hanya menyangkut nominal, tetapi juga mempertanyakan transparansi serta mekanisme pengelolaan dana yang diterima petugas di lapangan.
PMBB meminta KPK tidak berhenti pada penyitaan maupun pemeriksaan sejumlah pihak. Mereka mendesak seluruh rangkaian penyidikan dituntaskan dan setiap pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban.
Masyarakat juga mengingatkan agar proses hukum tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun kekuasaan.
“Jangan ada tebang pilih. Kalau terbukti terlibat, siapa pun orangnya harus diproses sesuai hukum,” tegas massa.
Aksi tersebut ditutup dengan tuntutan agar KPK segera memberikan kepastian mengenai perkembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor. PMBB menyatakan akan terus mengawal proses hukum tersebut hingga masyarakat memperoleh kejelasan dan rasa keadilan.***
