METROHEADLINE.NET, Jakarta – Harapan baru mulai menyapa ratusan warga yang selama ini tinggal di kawasan bantaran rel kereta api di Senen, Jakarta Pusat.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dijadwalkan meresmikan kawasan rumah hunian baru pada Senin (15/6/2026) sebagai bagian dari program penataan permukiman dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berlokasi di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, kawasan hunian tersebut dibangun tidak jauh dari pusat aktivitas warga, hanya sekitar 150 meter dari kawasan kuliner Food Street Kramat yang dikenal dengan sajian khas nasi kapau dan beragam kuliner Minang.
Dari gerbang utama yang ditandai gapura putih bertuliskan “Rumah Hunian”, kawasan ini tampak terus dikebut penyelesaiannya. Berdiri di atas lahan seluas 1,6 hektare, kompleks hunian tersebut menyediakan sebanyak 324 unit tempat tinggal yang dipersiapkan untuk menampung warga terdampak penertiban bantaran rel.
Selain bangunan hunian, sejumlah fasilitas penunjang juga mulai terlihat di lokasi, termasuk area parkir sementara dan pos penjagaan yang disiapkan untuk mendukung operasional kawasan saat mulai dihuni.
Program relokasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat sekaligus mendukung keselamatan perjalanan kereta api. Selama bertahun-tahun, keberadaan permukiman di sepanjang jalur rel dinilai memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan warga maupun operasional transportasi nasional.
Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa proses pemindahan warga akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan masyarakat yang selama ini bermukim di kawasan paling berisiko.
“Prioritas pertama adalah warga bantaran rel di Pasar Gaplok. Selanjutnya relokasi akan dilakukan secara bertahap untuk kawasan bantaran rel lainnya. Ini penting karena keberadaan permukiman di bantaran rel sangat berisiko bagi keselamatan,” ujarnya, dilansir Minggu (14/6/2026).
Untuk membantu proses adaptasi penghuni baru, pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan pada masa awal penempatan. Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, memastikan bahwa warga tidak akan langsung dibebani biaya sewa maupun biaya utilitas.
“Pada tahap awal tidak dipungut biaya. Listrik dan air juga digratiskan terlebih dahulu. Setelah enam bulan akan dilakukan evaluasi terkait pengelolaannya,” kata Dony.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pembangunan hunian ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan padat dan rentan.
Program tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke kawasan bantaran rel Senen pada Maret 2026. Dalam kunjungan itu, Presiden menegaskan komitmennya untuk menghadirkan hunian yang aman, sehat, dan manusiawi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan.
Kehadiran rumah hunian di Kramat Raya diharapkan tidak hanya menjadi solusi tempat tinggal bagi warga terdampak relokasi, tetapi juga menjadi model penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan di masa mendatang.***
