Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Lapas Kelas IIA Kediri, Gatot Tri Rahardjo. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya memberikan edukasi hukum kepada warga binaan sebagai bagian dari pembinaan, sehingga mereka memahami hak, kewajiban, serta proses hukum yang sedang dijalani.
Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh perwakilan LBH Progresif, Moh. Rofi’an, S.H., M.H. dan Dinar Anggy Andina. Keduanya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan Lapas Kelas IIA Kediri dalam memberikan layanan bantuan hukum serta edukasi kepada para tahanan.
Sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan hukum, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lapas Kelas IIA Kediri dengan LBH Progresif. Kerja sama ini menjadi landasan dalam pelaksanaan pendampingan, penyuluhan, dan pemberian layanan hukum bagi warga binaan secara berkelanjutan.
Usai penandatanganan, tim LBH Progresif memberikan materi sosialisasi hukum yang diikuti oleh 103 orang tahanan Lapas Kelas IIA Kediri. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa, akses terhadap bantuan hukum, serta berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan proses peradilan.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajukan berbagai pertanyaan mengenai persoalan hukum yang dihadapi. Seluruh pertanyaan dijawab secara langsung oleh narasumber, sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait mekanisme dan prosedur hukum.
Kepala Lapas Kelas IIA Kediri, Gatot Tri Rahardjo, berharap kerja sama dengan LBH Progresif dapat memberikan manfaat nyata bagi para tahanan maupun warga binaan. Menurutnya, pemenuhan hak atas bantuan hukum merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemasyarakatan yang berorientasi pada penghormatan hak absasi manusia.
Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Kediri menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan humanis, termasuk memastikan setiap warga binaan memperoleh akses terhadap informasi dan pendampingan hukum secara optimal.
