METROHEADLINE.NET, Bogor — Puluhan jurnalis dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor menyatukan sikap melalui sebuah pesan sederhana namun sarat makna. Mengenakan kaus yang mengusung “Bukan Wartawan Pendopo” , mereka menyuarakan pentingnya independensi pers sekaligus berekspresi terhadap isu korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Para jurnalis yang berasal dari Bogor Timur, Selatan, Barat, Utara hingga wilayah Tengah Kabupaten Bogor tersebut menjadikan kaus itu sebagai simbol bahwa insan pers harus tetap memiliki jarak profesional dengan kekuasaan dan menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen.
Aksi tersebut juga dilatarbelakangi terhadap kasus-kasus korupsi yang, menurut mereka, terus muncul di Kabupaten Bogor seiring pergantian kepemimpinan daerah.
“Kami merasa sangat miris dan prihatin. Setiap kali berganti kepala daerah, kasus korupsi selalu terjadi di Kabupaten Bogor,” ujar Abeng, salah satu wartawan penggagas, Senin (21/9/2026).
Abeng mengatakan, pers sebagai bagian dari masyarakat memiliki kepedulian terhadap kondisi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pers yang menilai tidak boleh diam ketika terdapat permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kami sebagai bagian dari warga Kabupaten Bogor merasa peduli dan tergerak agar semua bentuk perilaku koruptif, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, hilang. Karena korupsi sangat berdampak buruk terhadap kesejahteraan maupun insan pers,” katanya.
Ketua Jurnalis Bogor Timur (BTJ), Dady, menegaskan gerakan tersebut tidak diarahkan untuk kepentingan politik maupun menyerang pribadi pejabat tertentu.
Menurutnya, pesan yang ingin disampaikan justru mencakup posisi wartawan dalam menjalankan profesinya.
“Ini murni gerakan peduli wartawan di Bogor. Tidak ada sponsor dan tidak untuk menyerang pribadi siapa pun. Kepala daerah dan jajarannya harus bersih dari korupsi,” tegas Dady.
Senada, Ketua Forum Wartawan Bogor Selatan, Acep Mulyana, mengingatkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi.
Ia menilai independensi merupakan bagian penting dari marwah profesi jurnalistik. Wartawan, kata Acep, harus bekerja berdasarkan fakta, kode etik jurnalistik dan ketentuan Undang-Undang Pers.
“Melalui aksi ‘Bukan Wartawan Pendopo’ ini kami ingin menyampaikan pesan agar para wartawan kembali ke marwah dan tetap bekerja sesuai kode etik dan Undang-Undang Pers sehingga tetap menjaga independensi. Kabar baik adalah kabar baik, kabar buruk adalah kabar buruk,” tandasnya.
Bagi para jurnalis tersebut, tulisan “Bukan Wartawan Pendopo” bukan sekadar tulisan di kaus. Pesan itu menjadi pengingat bahwa pers harus tetap kritis terhadap kekuasaan, sekaligus menjaga profesionalitas agar fungsi kontrol sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Mereka berharap semangat pemberantasan korupsi tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui pemerintahan yang bersih, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor.***
