Oleh: Drs. Hamidin – Kelompok Ahli BNPP RI
Ketika perang pecah, yang diuji bukan hanya kekuatan militer suatu negara, tetapi juga mentalitas bangsanya. Sejarah menunjukkan bahwa kemenangan atau kekalahan dalam konflik sering kali tidak semata ditentukan oleh teknologi persenjataan, tetapi oleh daya tahan psikologis masyarakat, kepemimpinan nasional, serta kemampuan negara mengelola ruang strategisnya—termasuk wilayah perbatasan.
Perkembangan konflik antara Iran dan Israel hingga awal Maret 2026 memperlihatkan secara nyata bagaimana perang modern tidak lagi sekadar adu kekuatan militer. Konflik tersebut menjelma menjadi ujian ketahanan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Dinamika ini relevan untuk dicermati oleh Indonesia, terutama dalam melihat pengelolaan wilayah perbatasan sebagai bagian integral dari strategi ketahanan nasional yang menyeluruh.
Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa eskalasi konflik Iran–Israel sejak pertengahan 2025 hingga awal 2026 ditandai oleh penggunaan teknologi militer berpresisi tinggi, mulai dari rudal jarak jauh, drone tempur, hingga operasi udara strategis. Serangan-serangan tersebut bahkan dilaporkan mampu menembus lapisan sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap sangat solid.
Citra satelit dan laporan keamanan mengindikasikan kerusakan pada sejumlah fasilitas vital, termasuk pangkalan militer dan infrastruktur intelijen, serta kawasan permukiman di wilayah perkotaan seperti Tel Aviv dan sekitarnya mengalami kerusakan akibat serangan rudal yang menggunakan hulu ledak dengan daya rusak luas.[1]
Di sisi lain, serangan balasan Israel bersama Amerika Serikat terhadap Iran juga menimbulkan korban besar. Sejumlah laporan menyebutkan korban jiwa di pihak Iran mencapai lebih dari seribu orang dalam beberapa gelombang serangan udara yang menargetkan fasilitas militer dan strategis.[2]
Fakta ini menegaskan bahwa dalam perang modern, tidak ada negara yang sepenuhnya kebal terhadap dampak serangan, betapapun majunya teknologi pertahanan yang dimiliki.
Di luar kerusakan fisik, dampak perang yang paling mendalam justru dirasakan pada aspek psikologis masyarakat. Konflik berkepanjangan menciptakan tekanan sosial yang kompleks, mulai dari meningkatnya kecemasan publik, polarisasi politik, hingga perdebatan tajam mengenai arah kebijakan negara.
Di Israel, misalnya, muncul demonstrasi besar yang mencerminkan perbedaan pandangan masyarakat terhadap strategi perang dan penanganan isu kemanusiaan. Ketegangan sosial juga diperparah oleh perdebatan mengenai kewajiban militer, yang memunculkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
Sebagian kelompok masyarakat menuntut gencatan senjata segera demi menyelamatkan warga yang disandera, sementara kelompok lain menuntut kemenangan militer total.
Selain itu, perdebatan mengenai kewajiban militer bagi kelompok ultra-ortodoks (Haredi) juga memicu ketegangan sosial. Banyak kalangan sekuler merasa beban perang tidak dibagi secara adil karena sebagian kelompok religius masih menolak mengikuti wajib militer.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa kepemimpinan yang kuat dan komunikasi publik yang efektif, perang berpotensi menggerus kohesi sosial suatu bangsa.
Konflik yang berlangsung lama hampir selalu melahirkan fenomena kelelahan perang (war fatigue). Dalam konteks militer, kelelahan ini berdampak pada penurunan kewaspadaan, konsentrasi, dan kualitas pengambilan keputusan prajurit.
Dalam dunia militer, kondisi ini dikenal sebagai combat fatigue. Tentara cadangan yang dipanggil berulang kali untuk bertugas selama bertahun-tahun dapat mengalami penurunan kewaspadaan. (DBS)
