METROHEADLINE.NET, Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi masih menunggu kepastian skema bantuan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Flyover Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur. Proyek infrastruktur strategis tersebut menjadi perhatian nasional setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan percepatan pembangunan guna meningkatkan keselamatan di kawasan perlintasan sebidang kereta api.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu kejelasan mekanisme bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, pembahasan terkait dukungan pendanaan dan pelaksanaan proyek masih berlangsung di tingkat kementerian. Pemerintah Kota Bekasi telah mengikuti sejumlah rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai tindak lanjut arahan Presiden.
“Masih menunggu skema bantuan yang akan diberikan. Apakah melalui Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, atau langsung kepada pemerintah daerah. Saat ini kami menunggu tindak lanjut dari Kemenko Infrastruktur dan Sekretariat Negara,” ujar Idi Sutanto.
Ia menjelaskan bahwa hingga kini belum terdapat dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan proyek, meskipun koordinasi lintas kementerian telah dilakukan beberapa kali. Pemerintah daerah berharap keputusan final dapat segera diterbitkan agar tahapan pembangunan memiliki kepastian hukum dan teknis.
Apabila bantuan dari pemerintah pusat terealisasi, alokasi anggaran yang sebelumnya telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk proyek Flyover Bulak Kapal berpotensi dialihkan ke pembangunan infrastruktur lain yang juga menjadi prioritas di Kota Bekasi.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi tetap berkomitmen menyelesaikan proses pembebasan lahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebutuhan lahan untuk pembangunan flyover tersebut diperkirakan mencapai lebih dari satu hektare atau sekitar 10.000 meter persegi dengan total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp116 miliar.
Menurut Tri Adhianto, proses pembebasan lahan ditargetkan selesai sesuai jadwal sehingga ketika keputusan pemerintah pusat telah ditetapkan, pembangunan fisik dapat segera dimulai tanpa hambatan administratif.
Pembangunan Flyover Bulak Kapal menjadi salah satu proyek prioritas untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat di Kota Bekasi. Infrastruktur ini direncanakan menghubungkan kawasan Jalan HM Joyo Martono hingga area sekitar Lapas Bulak Kapal yang selama ini dikenal memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi.
Percepatan proyek tersebut juga menjadi respons atas meningkatnya perhatian terhadap keselamatan di perlintasan kereta api setelah terjadinya kecelakaan tragis yang melibatkan kereta api dan KRL Commuter Line pada April 2026. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen menghadirkan solusi infrastruktur yang mampu mengurangi risiko kecelakaan sekaligus mendukung kelancaran transportasi di kawasan Bekasi dan sekitarnya.
Dengan masih berlangsungnya pembahasan di tingkat pusat, Pemerintah Kota Bekasi berharap kepastian skema bantuan dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat sehingga proyek Flyover Bulak Kapal dapat segera memasuki tahap pelaksanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
