Jakarta, Metroheadline.net – Untuk mengatasi kelangkaan dokter spesialis, Koalisi mengusulkan Klausul Pengecualian (Afirmasi Geografis) syang epenuhnya sah dan lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dalam ilmu perundang-undangan (berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), sebuah peraturan menteri memang dirancang untuk menjabarkan aturan yang lebih tinggi agar dapat diterapkan secara operasional di lapangan. Menambahkan klausul pengecualian untuk daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas (kondisi khusus/3T) tidak melanggar UU No. 8 Tahun 2016 selama masih berpegang pada prinsip “tenaga medis” (dokter umum tetap berstatus tenaga medis secara hukum) atau menggunakan mekanisme verifikasi berlapis.
Tidak Bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2016. Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 hanya menyebut “tenaga medis”, bukan “dokter spesialis”. Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas juga berstatus sebagai tenaga medis. Pembatasan hanya pada dokter spesialis adalah tafsir teknis Kemenkes, bukan perintah mutlak undang-undang.
Prinsip Keadilan dan Aksesibilitas. Dalam hukum administrasi, aturan teknis tidak boleh menghalangi hak konstitusional warga negara akibat ketimpangan infrastruktur negara itu sendiri. Klausul pengecualian untuk wilayah yang tidak memiliki dokter spesialis adalah wujud perlindungan hak asasi agar aturan tidak menjadi diskriminatif secara geografis.
Preseden Regulasi Kesehatan Lainnya. Dalam berbagai Permenkes (seperti regulasi JKN/BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil), pemerintah sudah terbiasa memasukkan klausul pengecualian (misalnya pelimpahan wewenang tindakan medis kepada dokter umum atau tenaga kesehatan tertentu apabila tidak tersedia dokter spesialis dalam radius atau waktu tempuh tertentu).
Tawaran Solusi Konkret
1. Klausul Pengecualian Geografis (Pelimpahan Wewenang ke Dokter Umum)
Rumusan Usulan: Jika di suatu kabupaten/kota atau wilayah kepulauan tidak tersedia dokter spesialis (mata, THT, psikiater, atau rehabilitasi medik), maka dokter umum di Puskesmas atau RSUD setempat diberikan kewenangan penuh untuk menegakkan asesmen fungsional dan menerbitkan SKD.
Penguatan: Dokter umum dapat dibekali modul pelatihan cepat (tele-mentoring) dari organisasi profesi terkait agar asesmennya tetap terstandar tanpa melanggar kode etik profesi.
2. Mekanisme Telemedicine Lintas Fasilitas Kesehatan
Rumusan Usulan: Memanfaatkan sistem telemedisin antar-fasilitas kesehatan (Puskesmas di daerah 3T terhubung secara daring dengan dokter spesialis di RS rujukan provinsi/nasional).
Alur Kerja: Dokter umum atau perawat di Puskesmas melakukan pemeriksaan fisik dasar dan wawancara di hadapan pasien, lalu mengirim data/video ke dokter spesialis di kota besar untuk divalidasi dan ditandatangani secara elektronik (TTE) menjadi SKD. Warga tidak perlu menyeberang pulau atau keluar biaya transportasi. Untuk Disabilitas mental, pemeriksaan bisa menggunakan instrument kuesioner dan skala yang lazim digunakan untuk anamnesis oleh psikiater. Hasilnya bisa dinilai oleh Psikiater. Atau psikiater melakukan wawancara langsung melalui zoom.
3. Penetapan SKD Sementara (Provisional SKD) Berbasis Asesmen Fungsional
Rumusan Usulan: Bagi wilayah tanpa dokter spesialis, Puskesmas bersama Dinas Sosial setempat menerbitkan SKD Sementara (berlaku 1–2 tahun) menggunakan instrumen asesmen fungsional berbasis komunitas (misalnya adopsi Washington Group Questions yang sudah diakui secara internasional).
Dampak: Dengan SKD Sementara, warga bisa langsung mengurus KPD dan mengakses bantuan sosial atau konsesi tanpa harus menunggu bertahun-tahun sampai ada dokter spesialis datang.
4. Layanan Jemput Bola Terpadu (Mobile Clinic / Flying Specialist)
Rumusan Usulan: Mewajibkan Pemerintah Daerah (Dinkes dan Dinsos) menyelenggarakan layanan terpadu penerbitan SKD dan KPD secara berkala minimal 1–2 kali setahun di kecamatan terpencil/kepulauan.
Skema Pembiayaan: Biaya mendatangkan tim dokter spesialis ke daerah 3T dibebankan pada anggaran negara (APBN/DAK Non-Fisik atau APBD), bukan dibebankan kepada warga miskin melalui biaya transportasi mandiri.
5. Pengakuan Riwayat Medis Lama dan Data Terpadu sebagai Bukti Sah
Rumusan Usulan: Memperluas kesepakatan rekam medis agar tidak hanya terbatas pada data digital BPJS Kesehatan terbaru, tetapi juga mencakup surat keterangan dokter umum terdahulu, catatan rekam medis manual di Puskesmas, atau hasil asesmen dari lembaga rehabilitasi bersertifikat untuk langsung dikonversi menjadi SKD oleh Puskesmas setempat.
I. Draf Usulan untuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Penerbitan Surat Keterangan Disabilitas (SKD)
Fokus utama usulan pada Permenkes adalah mengunci kewenangan dokter umum sebagai tenaga medis yang sah di wilayah dengan keterbatasan dokter spesialis, serta membuka jalur telemedisin dan rekam medis lama.
Pasal [X]
Penilaian ragam disabilitas dan penerbitan Surat Keterangan Disabilitas (SKD) dilaksanakan oleh dokter spesialis sesuai dengan ragam disabilitas yang dinilai pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
Dalam hal pada suatu wilayah kabupaten/kota atau daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) tidak tersedia dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dan penerbitan SKD dilaksanakan oleh dokter umum pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau rumah sakit umum daerah setempat.
Ketidaksediaan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kondisi:
a. tidak terdapat dokter spesialis yang berpraktik pada wilayah kabupaten/kota setempat; atau
b. akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut memerlukan waktu tempuh yang tidak terjangkau, biaya transportasi yang memberatkan, atau hambatan geografis antar-pulau.
Pasal [Y]
Selain mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal [X] ayat (2), penerbitan SKD pada daerah dengan keterbatasan dokter spesialis dapat dilakukan melalui layanan telemedisin antar-fasilitas pelayanan kesehatan.
Dalam layanan telemedisin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter umum atau tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama melakukan pemeriksaan awal yang hasilnya divalidasi dan disahkan secara elektronik oleh dokter spesialis pada rumah sakit rujukan.
Pasal [Z]
Bagi penyandang disabilitas yang telah memiliki riwayat diagnosis atau rekam medis sebelumnya, baik yang tercatat dalam sistem informasi jaminan kesehatan nasional maupun rekam medis manual pada fasilitas pelayanan kesehatan, dokter umum pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berwenang langsung menerbitkan SKD tanpa memerlukan rujukan ulang kepada dokter spesialis.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan layanan jemput bola pemeriksaan dan penerbitan SKD secara berkala di wilayah terpencil dan kepulauan dengan pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
II. Draf Usulan untuk Rancangan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) tentang Kartu Penyandang Disabilitas (KPD)
Fokus utama usulan pada Permensos adalah fleksibilitas dokumen pengganti SKD bagi daerah terpencil serta penerapan KPD Sementara agar hak warga tidak tertunda akibat kendala administratif medis.
Pasal [A]
Persyaratan administratif penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) melampirkan Surat Keterangan Disabilitas (SKD) yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
Dalam hal pemohon KPD berdomisili di wilayah yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerbitkan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan SKD dapat digantikan dengan:
a. surat keterangan dari dokter umum atau kepala Puskesmas setempat;
b. hasil asesmen fungsional berbasis komunitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang terverifikasi; atau
c. bukti pencatatan ragam disabilitas yang telah terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).
Pasal [B]
Berdasarkan dokumen pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal [A] ayat (2), Dinas Sosial kabupaten/kota menerbitkan KPD Sementara yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
Pemegang KPD Sementara memiliki hak yang sama dengan pemegang KPD tetap dalam mengakses layanan publik, bantuan sosial, dan konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan SKD permanen bagi pemegang KPD Sementara melalui layanan kesehatan terpadu bergerak (mobile clinic) tanpa membebankan biaya kepada penyandang disabilitas.
Akses Usulan Koalisi Nasional Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial Yang Inklusif, Siaran Pers dan Surat Terbuka
Usulan Koalisi Nasional Disabilitas Untuk Perlindungan Sosial Yang Inklusif untuk dimasukkan dalam Permenkes dan Permensos, siaran pers dan surat terbuka lengkap yang memuat 11 tuntutan kepada pemerintah beserta daftar 101 organisasi pendukung dapat diakses melalui:
https://bit.ly/dokumen-konpersKPD