


Kegiatan peninjauan berlangsung di kawasan JLNT Pluit, tepatnya di wilayah RT 17/RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Peninjauan ini berkaitan dengan komitmen Gubernur Pramono untuk menuntaskan pembangunan JLNT PJB – Muara Karang yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Pluit dan sekitarnya.
Sebelumnya, pada Jumat (6/11/2026), Pramono Anung telah memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian proyek JLNT PJB–Muara Karang setelah memimpin rapat terbatas di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Dalam rapat tersebut, Pramono memberikan batas waktu maksimal tiga bulan agar proyek yang telah lama diselesaikan dapat diselesaikan.
Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan skema pembiayaan kreatif (creative financing ) untuk mendukung penyelesaian pembangunan. Skema tersebut diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pramono sebelumnya menyampaikan bahwa penyelesaian proyek tersebut telah menemukan titik temu melalui komunikasi dan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait. Koordinasi teknis penuntasan proyek juga dikoordinasikan melalui jajaran Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah DKI Jakarta.
Melalui peninjauan lapangan ini, perkembangan pekerjaan fisik serta berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelesaian proyek menjadi perhatian pemerintah daerah agar target penyelesaian dapat berjalan sesuai rencana.
Keberadaan JLNT Pluit–PJB Muara Karang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas kawasan Jakarta Utara, mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, serta menjadi salah satu upaya mengurangi kemacetan di sekitar Pluit dan Muara Karang.
Informasi Kegiatan
Peninjauan JLNT Pluit oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dijadwalkan pada:
- Hari/Tanggal: Jumat, 20 November 2026
- Lokasi: JLNT Pluit, RT 17/RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
- Penyelenggara: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret Pemprov DKI Jakarta dalam mengawal penyelesaian pembangunan infrastruktur yang telah lama dinantikan masyarakat Jakarta Utara.