Pengaduan yang disampaikan pada 16 November 2026 itu juga ditembuskan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ombudsman Republik Indonesia, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
SAP berharap persoalan yang dihadapinya mendapatkan perhatian dan difasilitasi melalui mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen. Ia menilai terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan, terutama mengenai perhitungan denda, transparansi biaya, serta prosedur pengembalian BPKB.
Dalam pengaduannya, SAP mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi keluarganya sedang mengalami kesulitan. Penghasilannya yang tidak menentu membuat dirinya belum mampu memenuhi seluruh tagihan yang dibebankan. Meski demikian, ia menegaskan tetap memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan mengajukan permohonan keringanan.
Denda Rp12,7 Juta, Debitur Ajukan Permohonan Keringanan
Persoalan tersebut bermula ketika SAP menerima tagihan denda keterlambatan dari MUF Syariah sebesar Rp12.724.353.
Pada 18 September 2026, SAP mengirimkan surat permohonan keringanan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan keluarga. Dalam surat tersebut, ia menyampaikan kesanggupan membayar sebesar Rp1 juta sebagai upaya penyelesaian persoalan.
Menurut keterangan SAP, pihak MUF Syariah melalui komunikasi WhatsApp dari seorang karyawan bernama Tari kemudian menyampaikan penawaran pengurangan denda menjadi Rp6.362.000.
Selain denda tersebut, terdapat biaya penyimpanan BPKB sebesar Rp60.000 dan Rp250.000. Dengan demikian, total kewajiban yang ditawarkan mencapai Rp6.672.000.
Namun, nominal tersebut masih dinilai berat oleh SAP karena tidak sebanding dengan kemampuan keuangannya saat ini.
Permohonan Keringanan Kedua Belum Mendapatkan Jawaban
Tidak berhenti pada permohonan pertama, SAP kembali mengajukan surat permohonan keringanan pada 9 Oktober 2026.
Dalam permohonan kedua tersebut, SAP menaikkan kesanggupan pembayarannya dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan untuk menyelesaikan kewajiban sekaligus mencari jalan tengah dengan pihak perusahaan pembiayaan.
Namun, berdasarkan pengakuan SAP, hingga pengaduan kepada OJK disampaikan pada 16 November 2026, permohonan keringanan kedua tersebut belum mendapatkan jawaban resmi.
Kondisi ini membuat SAP merasa upaya komunikasinya belum mendapatkan tanggapan yang memadai. Ia berharap perusahaan dapat memberikan kepastian mengenai penyelesaian kewajiban dan pengembalian dokumen kendaraan miliknya.
Pertanyakan Denda dan Transparansi Biaya Pembiayaan Syariah
Dalam laporan kepada OJK, SAP menyampaikan dua persoalan utama yang menurutnya perlu diperiksa.
Pertama, mengenai besaran denda keterlambatan dan biaya tambahan yang dibebankan. SAP mempertanyakan dasar perhitungan denda tersebut serta kesesuaiannya dengan ketentuan dan prinsip pembiayaan syariah.
Ia berharap OJK dapat melakukan penelaahan untuk memastikan bahwa seluruh komponen tagihan memiliki dasar perjanjian dan perhitungan yang jelas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kedua, mengenai transparansi komunikasi dan mekanisme pemberian keringanan.
SAP menyebutkan bahwa penawaran pengurangan denda disampaikan melalui pesan WhatsApp, bukan melalui surat resmi perusahaan. Kondisi tersebut menurutnya menimbulkan ketidakjelasan mengenai status penawaran, rincian biaya, dan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh.
Karena itu, ia meminta adanya penjelasan tertulis dari pihak MUF Syariah agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam proses penyelesaian kewajiban.
Minta OJK Fasilitasi Mediasi dan Pengembalian BPKB
Melalui surat pengaduannya, SAP meminta OJK menindaklanjuti persoalan tersebut, meminta penjelasan dari PT Mandiri Utama Finance Syariah Cabang Matraman, serta memfasilitasi mediasi antara dirinya dan perusahaan pembiayaan.
Ia juga berharap terdapat solusi yang adil terkait besaran kewajiban yang harus dibayarkan dan proses pengembalian BPKB kendaraan.
“Saya memohon kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat menindaklanjuti laporan ini, memberikan teguran kepada PT Mandiri Utama Finance Syariah Cabang Matraman, serta memfasilitasi mediasi agar saya dapat memperoleh kembali BPKB kendaraan yang merupakan hak saya tanpa dibebani denda yang di luar kemampuan keuangan saya,” demikian isi permohonan SAP sebagaimana tercantum dalam surat pengaduannya.
Ombudsman dan BPKN Turut Menerima Tembusan Pengaduan
Pengaduan tersebut tidak hanya diarahkan kepada OJK. SAP juga menyampaikan tembusan kepada BPKN dan Ombudsman RI agar persoalan yang dialaminya turut menjadi perhatian dari sisi perlindungan konsumen dan pelayanan pengaduan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian yang mengedepankan keterbukaan informasi, kepastian prosedur, serta perlakuan yang adil bagi konsumen jasa pembiayaan.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian mengenai pentingnya transparansi dalam penyampaian tagihan, pengenaan denda, biaya penyimpanan dokumen, hingga mekanisme pengembalian BPKB kepada debitur.
Perlu ditegaskan bahwa pengaduan SAP merupakan penyampaian keberatan dan klaim dari pihak debitur yang masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan dari pihak terkait. Penilaian mengenai kesesuaian denda dan biaya dengan ketentuan pembiayaan syariah menjadi kewenangan otoritas yang berwenang berdasarkan dokumen perjanjian dan fakta yang diperoleh.
MUF Syariah Diharapkan Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari PT Mandiri Utama Finance Syariah Cabang Matraman terkait substansi pengaduan SAP.
Konfirmasi kepada pihak perusahaan diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar pengenaan denda, rincian biaya penyimpanan BPKB, status permohonan keringanan kedua, serta ketentuan pengembalian dokumen kendaraan.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Mandiri Utama Finance Syariah untuk menyampaikan klarifikasi, Hak Jawab, dan Hak Koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, isi perjanjian pembiayaan, serta prinsip perlindungan konsumen.
(Redaksi)