METROHEADLINE.NET , Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) resmi melantik jajaran pengurus periode 2026–2031 dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) VII APERSI yang diselenggarakan pada Mei 2026. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat peran APERSI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor perumahan nasional.
Acara tersebut menghadirkan Dewan Penasehat APERSI yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, jajaran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), perwakilan BUMN, organisasi perumahan, serta para usaha properti dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum APERSI Apresiasi Dukungan Pemerintah
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indrasetiawan menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas berbagai kebijakan yang dinilai semakin mendukung pertumbuhan sektor perumahan, khususnya bagi pengembang rumah masyarakat rendah (MBR).
Ia mengucapkan terima kasih kepada Menteri PKP Maruarar Sirait beserta kementerian dan lembaga terkait atas berbagai kebijakan relaksasi yang mampu mempercepat proses pembangunan maupun pembiayaan rumah subsidi.
Menurut Deddy, sinergi antara pemerintah, perbankan, BP Tapera, OJK, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi modal utama untuk menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan APERSI siap mendukung penuh program pemerintah dengan terus meningkatkan kualitas pembangunan, memperluas penyediaan rumah layak huni, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengembang.
Maruarar Sirait: Kepercayaan Rakyat Harus Dijaga
Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Segalanya menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari kualitas serta tanggung jawab pengembang terhadap konsumennya.
Ia mengaku prihatin masih adanya masyarakat yang dirugikan oleh pengembang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan maupun merugikan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat yang berharap memiliki rumah justru mengecewakan. Pengembang memiliki peran penting dalam mewujudkan harapan rakyat menjadi kenyataan,” ujar Maruarar.
Menurutnya, sebagian besar pengembang saat ini telah menunjukkan profesionalisme dan kualitas yang semakin baik. Namun demikian, seluruh asosiasi pengembang tetap diminta menjaga kredibilitas anggotanya dengan melakukan pelatihan dan pengawasan secara konsisten.
Asosiasi Diminta Berani Menegakkan Etika
Maruarar juga menekankan pentingnya peran asosiasi dalam menjaga integritas anggotanya. Ia meminta APERSI tidak segan memberikan evaluasi maupun tindakan terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, keberanian menegakkan aturan justru menjadi ujian terberat karena sering kali harus dilakukan terhadap rekannya sendiri.
Ia mengajak seluruh pelaku usaha mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Pengembang Akan Diwajibkan Menanam Pohon
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah regulasi baru untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan.
Salah satunya adalah kewajiban setiap pengembang untuk menanam pohon di setiap proyek pembangunan sebagai bagian dari upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun aturan mengenai pengelolaan sampah di kawasan perumahan agar pembangunan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keinginan lingkungan.
Pemerintah bahkan berencana memberikan penghargaan kepada kawasan perumahan yang berhasil menerapkan pengelolaan lingkungan dan sampah secara baik.
Dorong Percepatan FLPP dan Rumah Susun
Maruarar juga mengajak seluruh pengembang meningkatkan realisasi pembangunan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menurutnya, target penyaluran subsidi rumah harus terus ditingkatkan melalui kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, BP Tapera, OJK, dan seluruh asosiasi pengembang.
Selain pembangunan rumah tapak, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan rumah susun sebagai penyediaan solusi perumahan di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi proyek, termasuk pembangunan kawasan perumahan vertikal berukuran besar sebagai bagian dari upaya mempercepat tercapainya Program Tiga Juta Rumah.
Perkuat Kolaborasi Demi Hunian Layak
Menutup Menyambutnya, Maruarar mengajak seluruh keluarga besar APERSI terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan.
Ia optimistis, melalui sinergi yang kuat, pembangunan sektor perumahan nasional akan semakin berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan akan hunian masyarakat yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
“Kita ingin masyarakat Indonesia benar-benar merasakan manfaat pembangunan perumahan. Mari bersama-sama menjaga keutuhan, meningkatkan kualitas pembangunan, dan menghadirkan rumah yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.***
