Metroheadline.net, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional menyusul rencana aksi unjuk rasa di sejumlah titik strategis ibu kota seperti Istana Negara, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Gedung DPR RI pada Kamis (28/8/2025).
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, menjelaskan bahwa langkah pengalihan arus akan ditentukan berdasarkan jumlah massa aksi yang turun ke jalan.
“Kalau massa tidak terlalu besar dan bisa berbagi ruas jalan, arus tetap normal. Namun jika menutup seluruh jalan, kami akan lakukan pengalihan,” ujar Komarudin.
Polda Metro Jaya memastikan tetap memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum, sesuai ketentuan undang-undang. Namun, aparat juga akan menjaga agar aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan lancar.
Lebih lanjut, Kombes Komarudin mengingatkan para peserta aksi untuk tidak memasuki jalan tol. Hal ini, kata dia, tidak hanya melanggar hukum, tapi juga sangat membahayakan pengendara dan memicu kemacetan parah.
“Kalau sampai massa aksi masuk jalan tol, itu sangat disayangkan. Sudah masuk ranah penegakan hukum,” tegasnya.
Komarudin mencontohkan kejadian sebelumnya yang berujung kericuhan dan memaksa polisi mengevakuasi kendaraan dari dalam tol melalui exit Polda, Tegal Parang, dan Slipi agar tidak terjebak konflik.
Ia pun menegaskan pentingnya menjaga ketertiban selama aksi berlangsung agar tidak mengganggu aktivitas warga lain.
“Silakan menyampaikan pendapat, itu hak warga. Tapi mari saling menghargai, karena ada masyarakat lain yang juga punya aktivitas penting,” pungkasnya.
Masyarakat pengguna jalan diimbau untuk menghindari kawasan sekitar lokasi demo dan menggunakan jalur alternatif. Pantauan lalu lintas akan dilakukan secara real-time oleh pihak kepolisian guna mengantisipasi kepadatan dan potensi gangguan. (@s)
