Jakarta, Metroheadline.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan normalisasi Kali Ciliwung sebagai langkah antisipasi banjir yang kerap melanda ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun telah menandatangani penetapan lokasi (penlok) untuk proyek normalisasi tersebut.
“Normalisasi Ciliwung segera kita lakukan. Dari 14 penlok, empat sudah ditandatangani. Dua di Jakarta Selatan dan dua di Jakarta Timur,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, dikutip dari Antara, Rabu (9/7/2025).
Pramono juga menginstruksikan jajarannya untuk terus melakukan pendekatan kepada warga secara persuasif. Ia menekankan pentingnya menghindari pendekatan yang bersifat memaksa atau mengandalkan kekuasaan.
Dia ingin pendekatan selalu dilakukan demi kenyamanan bersama. Dia mencontohkan, di sekitar Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung Rawajati, daerah tersebut memang sudah tidak layak huni.
“Dari sini kan terlihat bahwa sungainya jauh di atas tempat warga. Jadi, ketika terjadi bocor atau tanggulnya jebol, pasti warga akan terbenam karena memang airnya sudah jauh di atas permukiman warga,” kata Pramono.
Pembayaran kepada Warga
Pekerja menggunakan alat berat saat menyelesaikan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Senin (20/2/2023). Progres pembangunan sodetan Kali Ciliwung menuju BKT sudah mencapai 62 persen. Proyek yang menelan biaya mencapai Rp1,2 triliun ini ditargetkan berfungsi paling lambat April 2023. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin mengatakan pembayaran kepada warga akan segera diselesaikan oleh tim pengadaan lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Kemungkinan bulan depan sudah melakukan pembayaran. Kemudian sudah kami koordinasikan dengan Kementerian PU. Justru tinggal menunggu Kementerian PU untuk melakukan pekerjaan fisik,” kata Ika.
Diketahui proyek ini dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo. Namun normalisasi kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi. Normalisasi Kali Ciliwung merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Rencana Normalisasi
Data terbaru menunjukkan, dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang diselesaikan. Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.
Namun, Pemprov DKI Jakarta bersungguh-sungguh untuk menuntaskan hal ini. Bahkan, Pemprov Jakarta diketahui sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk normalisasi Kali Ciliwung.
Anggaran tersebut pun sempat dikatakan Ika masih berpotensi untuk bertambah. (Adm/Mul/Dbs)
