Metroheadline.net, Jakarta – Jakarta kembali bergolak sejak 25 Agustus 2025, jalanan dipenuhi gelombang demonstrasi yang tak kunjung reda. Aspirasi rakyat dibalas represif. Puncaknya, seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas tragis terlindas mobil taktis Brimob.
Di balik kobaran amarah massa, terungkap ironi pahit: isu kenaikan gaji DPR yang bertepuk sorak di gedung parlemen, justru menyulut bara di perut rakyat yang lapar. Kinerja tak tampak, tapi fasilitas terus dituntut.
“Ini bukan cuma ironi,” kata Zulfahmi Siregar dari Gerakan Sumatera Merajut (GSM), “ini Koplakisme – kegilaan birokrasi yang kehilangan nalar.”
Hal ini, lanjut Fahmi, ditengah efesiensi anggaran, program MBG, biaya pendidikan yang tinggi, PHK, kesenjangan kesejahteraan, dan neraca APBN defisit, namun para penyelenggara negara seolah-olah ingin disuguhkan dengan fasilitas dan tunjangan yang fantastis.
Kata dia ketimpangan ini bukan sekadar statistik. Ia menjelma luka di dada rakyat, terutama mereka yang bekerja di sektor non-PNS dan non-BUMN, yang makin jauh dari sejahtera. Jika negara terus mengabaikan suara rakyat, bukan hanya demokrasi yang dipertaruhkan – tapi juga kepercayaan terhadap pemimpin negeri.
Pihaknya juga menambahkan, agar Presiden memberhentikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya. Karena dinilai sudah tidak bisa menginstruksikan kejajarannya untuk bersikap humanis terhadap para demonstran, hingga ada yang meninggal dunia.
“Jika tidak yang bersangkutan (Kapolri) dengan kesatria menaruh seluruh lencana jabatannya karena sudah dinilai gagal menjalankan tugas dan menginstruksikan kejajarannya untuk humanis terhadap demonstran,”jelasnya.
” Jika tidak, Presiden punya kewenangan untuk menunjuk Kapolri yang baru,” pungkasnya. (dms)
