Metropolitan

Didampingi Sudin SDA dan Walikota Jakarta Barat, Gubernur Pramono Anung Jelaskan Pencegahan Banjir

×

Didampingi Sudin SDA dan Walikota Jakarta Barat, Gubernur Pramono Anung Jelaskan Pencegahan Banjir

Share this article
Penjelasan penanganan banjir di sejumlah wilayah Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Didampingi sejumlah pejabat DKI Jakarta

METROHEADLINE.NET , Jakarta, – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung kegiatan pengerukan Kali Sepak di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, sebagai bagian dari upaya preventif pemerintah provinsi dalam mengantisipasi potensi banjir akibat curah hujan tinggi.

‎Lokasi peninjauan berada di segmen Komplek BTN Jalan Delima 7 hingga Jembatan Jalan Pulau Bira, Kecamatan Kembangan. Dalam keterangannya kepada awak media, Gubernur menjelaskan bahwa pengerukan rutin dilakukan untuk memastikan aliran air tetap lancar, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu muara utama lintas provinsi.

‎“Tempat ini secara rutin dilakukan pengerukan agar air bisa turun dengan baik. Ini merupakan salah satu muara utama selain Kali Sepah, Kali Sanggrahan, Mokervart, dan Angke,” ujar Pramono, Senin (26/1/2026).

‎Ia menambahkan, meskipun kondisi banjir di Jakarta saat ini relatif tertangani dan lalu lintas berjalan lancar, langkah preventif tetap menjadi prioritas. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat potensi curah hujan tinggi dalam waktu dekat.

‎“Saat ini ada sekitar 200 ekskavator yang dikerahkan di lima wilayah Jakarta. Harapannya, langkah-langkah preventif ini dapat mengurangi dampak banjir,” katanya.

‎Selain pengerukan, Pemprov DKI juga akan kembali melakukan modifikasi cuaca sebagai langkah antisipatif untuk menekan intensitas hujan ekstrem. Pramono menegaskan, pengerukan sungai dan kali di Jakarta akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Namun demikian, ia mengakui bahwa kapasitas tampung Jakarta terbatas.

“Walaupun dikeruk terus-menerus, Jakarta hanya mampu menampung curah hujan sekitar 150 milimeter per hari. Jika di atas itu, apalagi disertai kiriman air dari hulu, potensi banjir tetap ada,” jelasnya.

‎Untuk jangka menengah, Pemprov DKI akan melakukan normalisasi terhadap tiga sungai utama, yakni Sungai Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama. Normalisasi Sungai Ciliwung akan segera dimulai bersama pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk pembangunan tanggul. Sementara normalisasi Kali Krukut dan Kali Cakung Lama ditargetkan mulai tahun ini.

‎“Jika program ini bisa berjalan, maka secara jangka menengah kita sudah melakukan antisipasi banjir dengan lebih baik,” ujarnya.

‎Selain infrastruktur, Gubernur juga menyoroti persoalan tata ruang dan perilaku masyarakat, khususnya terkait pembuangan sampah sembarangan.

‎”Dengan tata ruang yang sudah sangat padat seperti ini, perubahan memang sulit. Tapi jangan sampai kondisi semakin diperburuk dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ini sangat mengganggu sistem drainase dan pintu-pintu udara yang kita kelola,” tegas Pramono.

‎Ia mengaku telah meminta Wali Kota Jakarta Barat untuk menyampaikan imbauan secara serius kepada warga, bahkan jika perlu melalui regulasi, agar tidak membuang sampah ke sungai dan saluran air.

‎Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menyampaikan bahwa pihaknya bersama jajaran telah melakukan pembersihan sampah di sejumlah titik, termasuk di sekitar Kali Sepak.

‎”Hari ini kami melihat langsung kondisi sampah yang cukup banyak dan luar biasa volumenya. Kami bersama tim telah melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kelancaran aliran air,” kata Iin.

‎Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta meningkatkan kesadaran warga demi mencegah banjir dan menjaga kualitas lingkungan. 

Sedangkan, Kepala Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, memaparkan perkembangan program normalisasi sungai dan pengadaan lahan sebagai bagian dari strategi jangka menengah pengendalian banjir di Ibu Kota.

Ika menjelaskan, Pemprov DKI telah memulai proses pembebasan lahan sejak 2025 dan melanjutkan tahap pertama pelaksanaan pada 2026, dimulai dari wilayah Jawa, Jawa (Jakarta Barat). Program ini ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2029.

“Untuk pengadaan lahan, hingga 2029 direncanakan ada 14 bidang lokasi prioritas. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 hektare lahan telah dibebaskan dan akan disusul sekitar 40 hektare lagi,” ujar Ika.

Ia menambahkan, target awal hingga 2029 adalah penyelesaian sekitar 16 ribu bidang lahan, dengan progres saat ini telah mencapai sekitar 80 persen untuk tahap pertama.

Selain pengadaan lahan, Sudin SDA juga memprioritaskan penanganan Kali Krukut sepanjang kurang lebih 1,2 kilometer. Penanganan di lokasi ini dinilai krusial karena adanya hambatan (bottleneck) terkait kepemilikan lahan yang mengganggu kelancaran aliran air.

“Penanganan Kali Krukut difokuskan pada pembayaran lahan di lokasi bottleneck agar aliran air bisa kembali lancar, khususnya di wilayah Jakarta Barat,” jelasnya.

Sementara itu, normalisasi Kali Cakung Lama juga mulai dilakukan sejak 18 Januari 2026. Ika menyebutkan, kondisi penyempitan alur sungai dan sedimentasi membuat air sulit mengalir ke laut, sehingga diperlukan pelebaran dan penataan ulang alur sungai.

“Normalisasi Kali Cakung Lama akan dilakukan dengan pelebaran sungai hingga sekitar 20–22 meter. Proses ini diproyeksikan berlangsung pada 2026–2027, dan diharapkan rampung sepenuhnya pada 2028–2029,” katanya.

Ika menegaskan bahwa seluruh program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kapasitas drainase kota dan meminimalkan risiko banjir, terutama saat curah hujan tinggi dan terjadi kiriman air dari wilayah hulu. (Mulyawan)***