Jakarta, Metroheadline.net – Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja BKKBN Provinsi Bengkulu kembali mengadakan kegiatan sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana, Selasa (24/6/2025), di Hotel Grand Lestari, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.
Hj. Eko Kurnia Ningsih (Anggota Komisi IX DPR RI), Nesianto, S.E., M.M (Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu), Siti Zuraida, S.IP (Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Utara)
Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Nesianto, S.E., M.M dalam paparannya menjelaskan, Kemendukbangga/BKKBN memprioritaskan pencegahan dan penurunan stunting serta bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita.
“Sasarannya adalah keluarga beresiko stunting yang mendapatkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) sebagai realisasi dari RPJMN dan Quick Win Kemendukbangga,” jelas Nesianto.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Nesianto, Pemerintah menyiapkan dana alokasi khusus (DAK) fisik Sub Bidang KB tahun 2025 sebesar Rp. 299,6 Miliar, termasuk alokasi Provinsi Bengkulu sebesar Rp.11,7 Miliar.
“DAK tersebut untuk mendukung program Bangga Kencana dan penurunan Stunting serta menjadi agenda pembangunan transformasi sosial pada arah tujuan pembangunan Indonesia Emas,” imbuhnya.
Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Bengkulu Utara, Siti Zuraida, S.IP menuturkan bahwa program Gerakan Ayah Teladan (GATI) yang diluncurkan Kemendukbangga dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka.
“Kemendukbangga terus mendorong penguatan peran ayah dalam pengasuhan agar tumbuh kembang anak optimal melalui kampanye GATI,” tutur Zuraida.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Eko Kurnia Ningsih berpendapat bahwa kasus gizi buruk akan berdampak panjang bagi kesehatan dan prestasi generasi penerus. Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat meningkatkan gizi dan mensejahterakan masyarakat khususnya bagi warga Bengkulu.
“Tingginya angka malnutrisi dan stunting di Indonesia akan berdampak pada prestasi dan kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu Negara harus hadir menjamin hak anak untuk hidup sehat dan tumbuh optimal,” pungkas Eko. (DBS)
