Foto: Istimewa
Jakarta, Metroheadline.net – Menanggapi berbagai wacana perubahan porsi saham Freeport pasca arahan Presiden terkait skema divestasi, Anggota DPRK Mimika Jalur Otonomi Khusus, Anton Niwilingame, menegaskan bahwa pembahasan mengenai kepemilikan saham Freeport oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan masyarakat adat bukanlah proses baru, melainkan perjalanan panjang yang telah ditempuh sejak tahun 2018.
Anton menyatakan, DPRK Mimika bersama Pemerintah Daerah telah menyelesaikan seluruh mekanisme formal, termasuk pembahasan dan pengesahan delapan Peraturan Daerah (Perda), salah satunya mengenai pembagian dan pengelolaan saham untuk Pemerintah Daerah dan masyarakat pemilik hak ulayat.
“Regulasi ini bukan wacana kemarin sore. Kami telah mengikuti mekanisme hukum, konsultasi, harmonisasi, hingga paripurna. Komposisi porsi saham Mimika bersifat final dan telah sah secara hukum serta sosial. Itu paten. Jangan diganggu,” tegas Anton, Rabu (17/12/2025).
Ia menekankan bahwa porsi 7% untuk Mimika sudah memiliki landasan kuat karena dibangun melalui tata kelola Otsus, kesepakatan antar-lembaga, dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat serta dampak permanen dari operasi tambang.
Karena itu, Anton menegaskan tidak boleh ada pihak yang mencoba menggeser atau menawar ulang porsi ini.
“Jika enam gubernur di Tanah Papua ingin memperjuangkan porsi tambahan, silakan fokus pada saham baru di Mind ID yang porsinya jauh lebih besar. Jangan mengganggu hak Mimika yang telah melalui proses hukum dan perjuangan bertahun-tahun,” ujar Anton.
Ia juga meminta agar pejabat negara maupun tokoh publik tidak memberikan pernyataan di media seolah-olah persoalan saham baru dibahas setelah bertemu Presiden.
“Jangan membentuk opini bahwa keputusan ini baru muncul sekarang. Seolah-olah prosesnya baru dimulai pasca pertemuan Presiden. Itu keliru. Kami sudah bekerja sejak 2018,” tambahnya.
Anton menegaskan tiga pesan utama:
1. Porsi 7% saham untuk Mimika adalah final.
2. Regulasi pembagian antara Pemda Mimika dan masyarakat adat telah sah dalam Perda.
3. Jika ingin tambahan saham, perjuangkan di Mind ID — bukan dengan memotong jatah Mimika.
Ia menutup dengan penegasan bahwa DPRK Mimika, Pemda, dan masyarakat adat akan menjaga hak tersebut dan tetap terbuka pada dialog yang konstruktif, namun tidak akan mengalah dalam hal yang sudah selesai secara hukum dan politik.(Red)
